GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

November 28, 2008 at 9:11 am Leave a comment

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/U/2001

TENTANG 

GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang  : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab
VII Peraturan Pemerintah
             Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi, dipandang perlu 
             mengatur penetapan jenis gelar dan
sebutan sesuai dengan kelom-
             pok bidang ilmu;

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
(Lembaran Negara Tahun 1989 
                Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3390);
             2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
1999 tentang Pendidikan 
                Tinggi ( Lembaran Negara Nomor 3859);
             3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 177 Tahun 2000 ten-
                tang Susunan Organisasi dan Tugas
Departemen, sebagaimana telah
                diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia 
                Nomor 82 Tahun 2001;
             4. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 228/M Tahun 2001
                Mengenai Pembentukan Kabinet Gotong
Royong;
             5. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 102 Tahun 2001 ten-
                tang Kedudukan Tugas, Fungsi,
Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenang-
                an, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG GELAR DAN SEBUTAN 
             LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
 1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada
lulusan perguruan tinggi
    yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
 2.  Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan
kepada lulusan perguruan
    tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
profesional.
 3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang
diarahkan terutama pada penguasan
    ilmu pengetahuan dan pengetahuan.
 4. Pendidikan dan profesional adalah pendidikan yang
diarahkan terutama pada 
    kesiapan penerapan keahlian tertentu.
 5. Program studi adalah merupakan pedoman
penyelenggaraan pendidikan akademik
    dan/atau profesioal yang diselenggarakan atas
dasar kurikulum yang disusun
    oleh perguruan tinggi.
 6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
(1) Penetapan jenis gelar akademik dan sebutan
profesional didasarkan atas 
    bidang keahlian.
(2) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) untuk gelar akademik 
    merupakan program studi.
(3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) untuk sebutan profesi-
    onal merupakan program studi.

Pasal 3
(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang
diberikan kepada lulusan pergu-
    ruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.
(2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dicantumkan pula nama 
    program studi yang bersangkutan secara lengkap.

BAB II
GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 4

(1) Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah
lulusan pendidikan akademik
    dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
(2) Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah
lulusan pendidikan 
    profesional dari Akademi, Politeknik, Sekolah
Tinggi, Institut atau Univer-
    sitas.

Pasal 5
(1) Yang berhak memberikan gelar akademik adalah
Sekolah Tinggi, Institut atau 
    Universitas yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan perundang-
    undangan yang berlaku.
(2) Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah
Akademi, Politeknik, 
    Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas. 

BAB III
JENIS GELAR AKADEMIK

Pasal 6
Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan
Doktor.

Pasal 7
Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister
ditempatkan di belakang nama yang
berhak atas gelar yang bersangkutan dengan
mencantumkan huruf S., untuk Sarjana
dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama
kelompok bidang keahlian.

Pasal 8
Penetapan jenis gelar dan sebutan serta singkatannya
sesuai dengan kelompok bi-
dang ilmu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi bersamaan dengan
pemberian ijin pembukaan program studi berdasarkan
usul dari perguruan tinggi
yang bersangkutan sesuai dengna norma dan kepatutan
akademik.

Pasal 9
Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di
depan nama yang berhak atas
gelar yang bersangkutan.

BAB IV
JENIS SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 10
Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan
ditempatkan di belakang
nama yang berhak atas sebutan profesional yang
bersangkutan.

Pasal 11
(1) Sebutan profesional lulusan Program Diploma
terdiri atas :
    a. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat
A.P.
    b. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat
A.Ma.
    c. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat
A.Md.
    d. Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV
disingkat SST
(2) Singkatan sebutan profesional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditempat-
    kan di belakang nama yang berhak atas sebutan
tersebut.

BAB V
PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 12
(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang
digunakan oleh yang berhak 
    menerima adalah satu gelar akademik dan/atau
sebutan profesional jenjang
    tertinggi yang dimiliki oleh yang berhak.
(2) Gelar akademik dan sebutan profesional hanya
digunakan atau dicantumkan
    pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan
akademik dan pekerjaan.

BAB VI
SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK 
DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 13
Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan
profesional adalah :
1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas
yang dibebankan dalam 
   mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan
akademik maupun pendidik-
   an profesional sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan
keuangan berkenaan dengan 
   program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang
berlaku.
3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidik-
   an akademik dan/atau profesional.

BAB VII
GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 14
Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat
diberikan kepada seseorang
yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan,
teknologi, kebudayaan, 
kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. 

Pasal 15
(1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor kehormatan
adalah :
    1. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya
Sarjana.
    2. berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu
disiplin ilmu pengetahuan, 
       teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau
kemanusiaan.
(2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan
gelar Doktor Kehormatan adalah
    universitas dan institut yang memiliki wewenang
menyelenggarakan Program
    Pendidikan Doktor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16
(1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan
oleh senat fakultas dan
    dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang
dimiliki wewenang.
(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilak-
    sanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di
universitas/institut yang 
    bersangkutan.
(3) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dila-
    porkan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai
pertimbangan lengkap atas
    karya atau jasa yang bersangkutan.

Pasal 17
Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr (H.C)
ditempatkan di depan nama penerima
hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau
dicantumkan pada dokumen resmi
yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 18
Perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku tidak
dibenarkan memberikan gelar 
akademik, sebutan profesional dan/atau gelar doktor
kehormatan.

Pasal 19

(1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang
diperoleh secara sah tidak
    dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

(2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau
sebutan profesional sebagaimana
    dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali
karena alasan akademik.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diatur oleh 
    Direktur Jenderal.

Pasal 20 

Penggunaan gelar akademik dan / atau sebutan
profesional yang tidak sesuai dengan
Keputusan ini dikarenakan ancaman dipidana seperti
dimaksud dalam Pasal 55 dan
Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 21

(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang
diberikan oleh perguruan tinggi
    di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara
pemakaian yang berlaku di 
    negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan
untuk disesuaikan dan/atau 
    diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau
sebutan profesional sebagaimana
    diatur dalam Keputusan ini.

(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang
diberikan oleh perguruan tinggi
    di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen
Pendidikan Nasional.

(3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan
perguruan tinggi di Indonesia
    tidak dibenarkan untuk  disesuaikan dan/atau
diterjemahkan menjadi gelar 
    akademik dan/atau diterjemahkan menjadi gelar
akademik dan/atau sebutan 
    profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi
di luar negeri;

Pasal 22

Sebutan profesional yang dapat diberikan oleh
perguruan tinggi di lingkungan
Departemen Pertahanan ditetapkan dalam ketentuan
tersendiri.

BAB  IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti
diatur dalam keputusan ini 
    berlaku sejak ditetapkan.

(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang
diberikan oleh perguruan tinggi
    di dalam negeri sebelum Keputusan ini berlaku
dapat tetap dipakai sebagaimana
    adanya.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan
Perguruan Tinggi dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
A.MALIK FAJAR

Entry filed under: Perundang-undangan. Tags: .

Modifikasi footer pada moodle PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1999

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


November 2008
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d bloggers like this: