PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1999

November 28, 2008 at 10:17 am Leave a comment

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 1999

TENTANG

PENDIDIKAN TINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN

TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah

pada jenjang

yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada ilmu dan

pengembangannya.

4. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada

kesiapan penerapan keahlian tertentu.

5. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi

yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada

perguruan tinggi tertentu.

7. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai

sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penye-

lenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi

yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan

pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur opera-

sional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

8. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk universitas/ institut,

Ketua untuk sekolah tinggi, dan Direktur untuk politeknik/akademi.

9. Penyelenggara perguruan tinggi adalah Departemen, depa-temen lain,

atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang di

selenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan

tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh

masyarakat.

10.Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan

mahasiswa pada perguruan tinggi.

11.Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

nasional.

13.Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di

luar lingkungan Departemen.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

(1) Tujuan pendidikan tinggi adalah :

a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat

menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk mening-

katkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan

nasional.

(2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) berpedoman pada :

a. tujuan pendidikan nasional;

b. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;

c. kepentingan masyarakat; serta

d. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

(1) Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian

serta pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan

manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk

menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu

pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan

ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan

masyarakat.

Pasal 4

(1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan

profesional.

(2) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah

tinggi, institut dan universitas.

(3) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama

pada penguasaan ilmu pengetahuan.

(4) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama

pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Pasal 5

(1) Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program

Pasca Sarjana.

(2) Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.

(3) Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II,

Diploma III, dan Diploma IV.

(4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan

dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut

perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik,

sekolah tinggi, institut atau universitas.

(2) Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu

cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

kesenian tertentu.

(3) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam

sejumlah bidang pengetahuan khusus.

(4) Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/

atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.

(5) Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau

profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau kesenian yang sejenis.

(6) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 7

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa

Indonesia sebagai bahasa pengantar.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh di-

perlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau

keterampilan bahasa daerah yang ber-sangkutan.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh di

perlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau

ketrampilan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan

September.

(2) Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-

masing terdiri atas minimum 16 minggu.

(3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/ atau

pendidikan profesional diadakan wisuda.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 9

(1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan

menerapkan sistem kredit semester.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

oleh Menteri.

Pasal 10

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang

mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah,

seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan

ilmiah lain.

Pasal 11

(1) Perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan

mahasiswa baru.

(2) Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi diselenggarakan

dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan

sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap

memperhatikan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2)

diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi, dan pelaksana-

an ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang

diadakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen atau departemen

lain atau lembaga Pemerintah lain, atau oleh satuan pendidikan yang

diadakan oleh masyarakat.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-

program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing

perguruan tinggi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

kurikulum yang berlaku secara nasional.

(3) Kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri.

Pasal 14

Beban studi dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi

pendidikan tinggi diatur oleh Menteri.

BAB V

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

(1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan

penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan

tugas, dan pengamatan.

(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir

program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.

(3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk Program

Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.

(4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E

yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3)

diatur oleh senat masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 16

(1) Ujian akhir program studi suatu program sarjana dapat terdiri atas

ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.

(2) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada

akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

(3) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada

akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 17

(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi

keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akade-

mika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan

pengembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi secara bertanggung –

jawab dan mandiri.

(2) Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap

anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai

dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah

keilmuan.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar

kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik

perguruan tinggi yang bersangkutan.

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akade-

mika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan

hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengijinkan penggunaan

sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak

ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh

keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 18

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan

akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat

secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan

norma dan kaidah keilmuan.

(2) Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan

tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat

sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan

kebebasan akademik.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan

terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika,ilmu pengetahuan,

teknologi, dan kesenian.

(2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat

perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan

tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

(2) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dike-

lola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB VII

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 21

(1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan

gelar akademik.

(2) Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk meng –

gunakan sebutan profesional.

(3) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.

Pasal 22

(1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama

pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencan-

tumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai

singkatan nama kelompok bidang ilmu.

(2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas

penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

(3) Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan ProgramDiploma I,

Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan

Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program

Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan

sebutan yang bersangkutan.

(4) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh

Menteri.

Pasal 23

(1) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeritetap

memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal.

(2) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak

dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau

sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

(3) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak di –

benarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan

lulusan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 24

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:

a. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profe-

sional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;

b. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan

denganprogram studi yang diikuti.

Pasal 25

(1) Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan ke-

pada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan,

teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.

(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan

dikukuhkan oleh senat universitas/institut.

(3) Gelar Doktor Kehormatan hanya dapat diberikan oleh universitas/

institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan program pendidikan

Doktor.

(4) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Ke-

hormatan diatur oleh Menteri.

Pasal 26

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah

tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

BAB VIII

SUSUNAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Perguruan tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

a. dewan penyantun;

b. unsur pimpinan;

c. unsur tenaga pengajar para dosen;

d. senat perguruan tinggi;

e. unsur pelaksana akademik :

1) bidang pendidikan;

2)

bidang penelitian;

3) bidang pengabdiankepada masyarakat;

f. unsur pelaksana administratif;

g. unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi :

1) perpustakaan;

2) laboratorium;

3) bengkel;

4) kebun percobaan;

5) pusat komputer;

6) bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan

pendidikan akademik dan/atau profesional pada perguruan tinggi

yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Dewan penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan

untuk ikut mengasuh danmembantu memecahkan permasalahan perguruan

tinggi yang bersangkutan.

(2) Anggota dewan penyantun diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi

yang bersangkutan.

(3) Pengurus dewan penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota

dewan penyantun.

Pasal 29

(1) Pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggungjawab utama pada pergu-

ruan tinggi, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum,

juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan

pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. di bidang akademik, pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab

kepada Menteri;

b. di bidang administrasi dan keuangan, pimpinan perguruan tinggi

yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada

Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain,

sedangkan pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh

masyarakat bertanggung jawab kepada badan yang menyelenggarakan

perguruan tinggi yang ber-sangkutan.

(3) Pimpinan perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Pembantu Rektor untuk universitas/institut;

b. Pembantu Ketua untuk sekolah tinggi;

c. Pembantu Direktur untuk politeknik/akademik.

Pasal 30

(1) Senat perguruan tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan

tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

(2) Senat perguruan tinggi mempunyai tugas pokok :

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi;

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan

serta kepribadian sivitas akademika;

c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan

tinggi;

d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh

pimpinan perguruan tinggi;

e. menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dan pelak-

sanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang

bersangkutan;

g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi

berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat

menjadi Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi dan dosen yang

dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan

i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/

institut yang memenuhi persyaratan.

(3) Senat perguruan tinggi terdiri atas guru besar, pimpinan perguruan

tinggi, dekan, dan wakil dosen.

(4) Senat perguruan tinggi diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur, di-

dampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat perguruan tinggi dapat membentuk

komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan

bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat perguruan tinggi

diatur dalam statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.

(7) Jabaran statuta perguruan tinggi ke dalam rincian tugas unit dan

uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi perguruan

tinggi ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.

Pasal 30

(1) Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas,

jurusan, atau laboratorium.

(2) Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik

dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

(3) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam

satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

kesenian tertentu.

(4) Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan

dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.

Pasal 31

(1) Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik

diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari ke-giatan akademik.

(2) Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional

dapat diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari program kegia-

tan pendidikannya.

(3) Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan,

fakultas ataupusat penelitian.

(4) Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau

multi-bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.

Pasal 33

(1) Satuan pelaksana administratif pada perguruan tinggi menyelenggara-

kan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi

akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi

kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.

(2) Pimpinan satuan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pim-

pinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Unsur penunjang pada perguruan tinggi merupakan perangkat pelengkap

di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

yang ada di luar fakultas, jurusan, dan laboratorium.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri

atas perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, kebun percobaan,

bengkel dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan

pendidikan akademik dan/atau profesional di perguruan tinggi yang

bersangkutan.

(3) Pimpinan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan

perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Universitas dan Institut

Pasal 35

Organisasi universitas/institut terdiri atas :

a. unsur pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;

b. senat universitas/institut;

c. unsur pelaksana akademik : fakultas, lembaga penelitian, dan

lembaga pengabdian kepada masyarakat;

d. unsur pelaksana administrasi : biro;

e. unsur penunjang : unit pelaksana teknis;

f. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 36

Universitas/Institut dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh

Pembantu Rektor yang terdiri atas Pembantu Rektor bidang Akademik,

Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor bidang

Kemahasiswaan.

Pasal 37

(1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan peng –

abdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa,

tenaga administrasi universitas/institut serta hubungan dengan

lingkungannya.

(2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor yang mem –

bidangi kegiatan akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi

mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

Pasal 38

(1) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor universi-

tas/institut yang bersangkutan.

(2) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik membantu Rektor

dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu

Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan

administrasi umum.

(4) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu

Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pela-

yanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 39

(1) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, Menteri

lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertim-

bangan senat universitas/institut yang ber-sangkutan.

(2) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat

diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/

institut yang bersangkutan setelahmendapat pertim-bangan senat

universitas/institut.

(3) Apabila rektor universitas/institut yang diangkat tidak memenuhi

persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan

yang berlaku, Menteri bisa meminta badan penyelenggara universitas/

institut untuk mengulang proses pengangkatan.

(4) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara universitas/institut yang

diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan

universitas/institut yang bersangkutan.

(5) Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh

Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat

pertimbangan senat universitas/institut .

(6) Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh

masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat

pertimbangan senat universitas/institut dan pertimbangan badan

penyelenggara universitas/institut.

Pasal 40

(1) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun.

(2) Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan

tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 41

(1) Senat universitas/institut merupakan badan normatif dan perwakilan

tertinggi di universitas/institut yang bersangkutan.

(2) Senat universitas/institut mempunyai tugas pokok :

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas/

institut;

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan

serta kepribadian sivitas akademi;

c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan

tinggi;

d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja universitas/institut yang diajukan oleh

pimpinan universitas/institut;

e. menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas/institut atas

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas/institut

yang bersangkutan;

g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara universitas/

institut berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk

diangkat menjadi Rektor universitas/institut dan dosen yang

dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan

i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/

institut yang memenuhi persyaratan.

(3) Senat universitas/institut terdiri atas para guru besar, pimpinan

universitas/institut, para Dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang

ditetapkan senat.

(4) Senat universitas/institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh

seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat univer-

sitas/institut.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat universitas/institut dapat mem –

bentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat universitas/

institut dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas/

institut diatur dalam statuta universitas/institut yang bersang-

kutan.

(7) Jabaran statuta universitas/institut ke dalam rincian tugas unit

dan uraian jabatan disemua jenjang struktur organisasi universitas/

institut ditetapkan oleh senat universitas/institut.

Pasal 42

(1) Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan

kegiatan penelitian/pengkajian.

(2) Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan

kemampuan, terutama sumber daya manusia.

(3) Pusat penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga

administrasi.

(4) Pimpinan pusat penelitian bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga

penelitian, atau kepada Rektor universitas/ institut bilamana tidak

terdapat lembaga penelitian.

Pasal 43

(1) Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguru-

an tinggi yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan ke-

giatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta

ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang

diperlukan.

(2) Lembaga penelitian dapat dibentuk oleh universitas/institut apabila

terdapat sekurang-kurangnya empat pusat penelitian di perguruan

yang bersangkutan.

(3) Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga

administrasi.

(4) Pimpinan lembaga penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab

kepada Rektor.

Pasal 44

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh perguruan tinggi me-

lalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat peneli-

tian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan.

(2) Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di

lingkungan perguruantinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengab-

dian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang di-

perlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya

yang diperlukan.

(3) Lembaga pengabdian kepada masyarakat dapat dibentuk oleh universi-

tas/institut sesuai dengan keperluan dan kemampuan perguruan tinggi

yang bersangkutan.

(4) Lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga

ahli dan tenaga administrasi.

(5) Pimpinan lembaga pengabdian kepada masyarakat diangkat oleh dan

bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 45

Organisasi fakultas terdiri dari :

a. unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan;

b. senat fakultas;

c. unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium, dan kelompok

dosen;

d. unsur pelaksana administratif : bagian tata-usaha.

Pasal 46

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan, yang

pada dasarnya terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu

Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan bidang Kemaha –

siswaan.

(2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan peng-

abdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa,

tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung

jawab kepada Rektor.

(3) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 47

(1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.

(2) Dekandan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan

tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 48

(1) Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat

fakultas yang bersangkutan.

(2) Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat

fakultas yang bersangkutan melalui prosedur yang dimuat dalam

statuta universitas/institut yang bersangkutan.

(3) Pembantu Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah di –

angkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang

bersangkutan.

(4) Pembantu Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas

yang dimuat dalam statuta universitas/institut yang bersangkutan.

Pasal 49

(1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi

dilingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan

kebijakan dan peraturan universitas/institut untuk fakultas yang

bersangkutan.

(2) Tugas pokok senat fakultas adalah :

a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan

serta kepribadian dosen;

c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan

fakultas;

d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan

kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a; dan

e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas/ institut

mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan

fakultas.

(3) Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua

jurusan atau ketua bagian dan wakil dosen.

(4) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekre-

taris senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 50

(1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendi –

dikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat

melaksanakan pendidikan program pasca sarjana dalam sebagian atau

satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

(3) Jurusan terdiri atas :

a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;

b. unsur pelaksana akademik : para dosen.

(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Dekan fakultas yang mem –

bawahinya.

(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali.

(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan

pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio di –

angkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah men-

dapat pertimbangan senat fakultas.

Pasal 51

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

Pasal 52

(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi

atau etua jurusan.

(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan

pelaksana akademik yang membawahinya.

(3) Ketua program studi diangkat oleh Rektor atas usul pimpinan satuan

pelaksana akademik yang membawahinya.

(4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali.

Pasal 53

(1) Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program

studi Pasca Sarjana.

(2) Syarat penyelenggaraan program studi Pasca Sarjana diatur oleh

Menteri.

Pasal 54

(1) Pada universitas/institut yang menyelenggarakan program studi Pasca

Sarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana.

(2) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh

Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/ institut.

(3) Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.

(4) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua

kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program

studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.

(6) Program studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas jurusan dapat di-

letakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pasca Sarjana.

Pasal 55

(1) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana di –

maksud dalam Pasal 33 ayat (1) pada universitas/institut berbentuk

biro.

(2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Biro dapat terdiri atas :

a. biro administrasi akademik;

b. biro administrasi keuangan;

c. biro administrasi umum;

d. biro administrasi kemahasiswaan;

e. biro administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 56

(1) Setiap universitas/institut harus memiliki perpustakaan, pusat

komputer, laboratorium/studio, dan unsur penunjang lain yang di –

perlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang berbentuk

unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat

oleh dan yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 57

(1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan cara jarak jauh dapat

dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan

setelah mendapat persetujuan Menteri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Sekolah Tinggi

Pasal 58

(1) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan profesional dan/atau program pen-didikan akademik.

(2) Persyaratan sekolah tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan

akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 59

Organisasi sekolah tinggi terdiri atas :

a. unsur pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;

b. senat sekolah tinggi;

c. unsur pelaksana akademik : jurusan, pusat penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, laboratorium/studio dan kelompok dosen;

d. unsur pelaksana administratif : bagian;

e. unsur penunjang : unit pelaksana teknis;

f. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 60

Sekolah tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Pembantu

Ketua yang terdiri atas Pembantu Ketua bidang Akademik, Pembantu Ketua

bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan.

Pasal 61

(1) Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga

administrasi, danadministrasi sekolah tinggi serta hubungan dengan

lingkungannya.

(2) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua bidang

Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.

(3) Bilamana Ketua berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi

mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

Pasal 62

(1) Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

(2) Pembantu Ketua bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

(3) Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum membantu Ketua dalam memim-

pin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum.

(4) Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam memimpin

pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa, dan pelayanan kesejah-

teraan mahasiswa.

Pasal 63

(1) Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat

dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga

Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi

yang bersangkutan.

(2) Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat

dan diberhentikan oleh badan penyelenggara sekolah tinggi setelah

mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi dan dilaporkan kepada

Menteri.

(3) Apabila Ketua yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau

proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri

bisa meminta badan penyelenggara sekolah tinggi untuk mengulang

proses pengangkatan.

(4) Pembantu ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan

senat sekolah tinggi.

(5) Pembantu ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertim-

bangan senat sekolah tinggi dan badan penyelenggara sekolah tinggi.

(6) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara sekolah tinggi yang di-

selenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan

sekolah tinggi yang bersangkutan.

Pasal 64

(1) Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun.

(2) Ketua dan Pembantu Ketua dapat diangkat dengan ketentuan tidak

boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 65

(1) Senat sekolah tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan ter-

tinggi di sekolah tinggi yang bersangkutan.

(2) Senat sekolah tinggi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan sekolah tinggi;

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembang-

an kecakapan serta kepribadiaan sivitas akademika;

c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan sekolah tinggi;

d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja sekolah tinggi yang diajukan oleh

pimpinan sekolah tinggi;

e. menilai pertanggungjawaban pimpinan sekolah tinggi atas pelak-

sanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada sekolah tinggi yang

bersangkutan;

g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi

berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat men-

jadi Ketua sekolah tinggi yang bersangkutan dan dosen yang di

calonkan memangku jabatan akademik di atas lektor; dan

h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(3) Senat sekolah tinggi terdiri atas para Guru Besar, Ketua, Pembantu

Ketua, Ketua jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan

senat.

(4) Senat sekolah tinggi dipimpin oleh Ketua, yang dibantu oleh Sekre-

taris Senat sekolah tinggi yang dipilih di antara anggota.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat sekolah tinggi dapat membentuk

komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat sekolah tinggi dan

bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat sekolah tinggi

diatur dalam statuta sekolah tinggi yang bersangkutan.

(7) Jabaran statuta sekolah tinggi ke dalam rincian tugas unit dan

uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi sekolah tinggi

ditetapkan oleh senat sekolah tinggi.

Pasal 66

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendi-

dikan profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pen-

didikan akademik program sarjana dan/atau program pasca sarjana,

dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/

atau kesenian.

(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

(3) Jurusan terdiri atas :

a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;

b. unsur pelaksana : para dosen.

(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh Sekretaris.

(5) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua.

(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)

tahun dan dapat diangkat kembali.

(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan

pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio di-

angkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan

senat sekolah tinggi.

Pasal 67

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosenyang keahliannya telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu, teknologi, dan/atau

kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

Pasal 68

(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi

atau Ketua jurusan.

(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan

pelaksana akademik yang membawahinya.

(3) Ketua program studi diangkat oleh Ketua atas usul pimpinan satuan

pelaksana akademik yang membawahinya.

(4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan Ketua

program studi tersebut dapat diangkat kembali.

Pasal 69

(1) Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program

studi Pasca Sarjana.

(2) Syarat penyelenggaraan program studi Pasca Sarjana diatur oleh

Menteri.

Pasal 70

(1) Pada sekolah tinggi yang menyelenggarakan program studi Pasca

Sarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana.

(2) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh

Ketua setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi.

(3) Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Ketua.

(4) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua

kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program

studi Pasca Sarjana dalam menjamin baku mutu pendidikan.

(6) Program studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas jurusan dapat di-

letakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pasca Sarjana.

Pasal 71

(1) Pelaksana administrasi pada sekolah tinggi terdiri atas Bagian

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Bagian Administrasi

Umum.

(2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung

jawab kepada Ketua.

Pasal 72

(1) Unsur penunjang pada sekolah tinggi yang dapat berbentuk unit

pelaksana teknis terdiri atas : perpustakaan, pusat komputer,

laboratorium dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk

penyelenggaraan sekolah tinggi.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertang-gung jawab kepada

Ketua.

Bagian Keempat

Politeknik

Pasal 73

(1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

(2) Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada politeknik diatur oleh

Menteri.

Pasal 74

Organisasi politeknik terdiri atas :

1. unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;

2. senat politeknik;

3. unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium/studio, kelompok

dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

4. unsur pelaksana administratif : bagian;

5. unsur penunjang : unit pelaksana teknis;

6. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 75

Politeknik dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Pembantu

Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akademik, Pembantu

Direktur bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Direktur bidang Kemaha-

siswaan.

Pasal 76

(1) Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengab-

dian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa,

tenaga administratif dan administrasi politeknik yang bersangkutan

serta hubungannya dengan lingkungan.

(2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang

Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.

(3) Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara politeknik

mengangkat Pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur yang baru.

Pasal 77

(1) Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

(2) Pembantu Direktur bidang Akademik membantu Direktur dalam memimpin

pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum membantu Direktur dalam

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi

umum.

(4) Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam

pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejah-

teraan mahasiswa.

Pasal 78

(1) Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat

dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga

Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang

bersangkutan.

(2) Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat

dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersang-

kutan setelah mendapat pertimbangan senat politeknik dan dilaporkan

kepada Menteri.

(3) Apabila Direktur yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau

proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku Menteri

bisa meminta badan penyelenggara politeknik untuk mengulang proses

pengangkatan.

(4) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertim-

bangan senat politeknik.

(5) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertim –

bangan senat politeknik dan badan penyelenggara.

(6) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara politeknik yang diseleng

garakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan poli-

teknik yang bersangkutan.

Pasal 79

(1) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun.

(2) Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan keten-

tuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 80

(1) Senat politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi

pada politeknik yang bersangkutan.

(2) Senat politeknik mempunyai tugas pokok :

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan politeknik ;

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan

serta kepribadian sivitas akademika ;

c. merumuskan norma dantolok ukur penyelenggaraan politeknik ;

d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja politeknik yang diajukan oleh pimpinan

politeknik ;

e. menilai pertanggungjawaban pimpinan politeknik atas pelaksanaan

kebijakan yang telah ditetapkan;

f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada politeknik yang ber-

sangkutan;

g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara politeknik berke-

naan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi

Direktur politeknik yang bersangkutan dan dosen yang akan di –

calonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(3) Senat politeknik terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua

Jurusan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat

politeknik.

(4) Senat politeknik dipimpin oleh Direktur, yang didampingi Sekreta-

riat Senat politeknik yang dipilih diantara anggota Senat poli –

teknik.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya senat politeknik dapat membentuk

komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat politeknik dan

apabila dianggap perlu ditambah anggota lain.

(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat politeknik diatur

dalam statuta politeknik yang bersangkutan.

(7) Jabaran statuta politeknik ke dalam rincian tugas unit dan uraian

jabatan di semua jenjang struktur organisasi politeknik ditetapkan

oleh senat politeknik.

Pasal 81

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pen –

didikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu penge-

tahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

(3) Jurusan terdiri atas :

a. Unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;

b. Unsur pelaksana akademik : para dosen.

(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur.

(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)

tahun dan dapat diangkat kembali.

(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan

pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

(8) Ketua dan sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio di-

angkat dan diberhentikan Direktur.

Pasal 82

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

Pasal 83

(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi

atau Ketua jurusan.

(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pe-

laksana akademik yang membawahinya.

(3) Ketua program studi diangkat oleh Direktur atas usul pimpinan

satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

(4) Masa jabatan Ketua program studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali.

Pasal 84

(1) Unsur pelaksana administrasi pada politeknik terdiri atas Bagian

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi

Umum.

(2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung

jawab kepada Direktur.

Pasal 85

(1) Unsur penunjang pada politeknik yang disebut Unit Pelaksana Teknis

terdiri atas : perpustakaan, laboratorium/studio, bengkel dan unsur

penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan politeknik.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada

Direktur politeknik yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Akademi

Pasal 86

(1) Akademi menyelenggarakan pendidikan profesional.

(2) Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada akademi diatur oleh

Menteri.

Pasal 87

Organisasi akademi terdiri atas :

1. unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;

2. senat akademi;

3. unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium/studio, kelompok

dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

4. unsur pelaksana administratif : bagian;

5. unsur penunjang : unit pelaksana teknis;

6. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 88

Akademi dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh pembantu Direktur yang

terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akademik, Pembantu Direktur

bidang Administrasi Umum dan Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan.

Pasal 89

(1) Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa,

tenaga administratif dan administrasi akademi bersangkutan serta

hubungannya dengan lingkungan.

(2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang

Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.

(3) Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara akademi meng –

angkat pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur yang baru.

Pasal 90

(1) Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

(2) Pembantu Direktur bidang Akademik membantu Direktur dalam memimpin

pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

(3) Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum membantu Direktur dalam

pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.

(4) Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam

melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa serta pelayanan

kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 91

(1) Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga

Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang

bersangkutan.

(2) Direktur akademi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan di

berhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan

setelah mendapat pertimbangan senat akademi dan dilaporkan kepada

Menteri.

(3) Apabila Direktur yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau

proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri

bisa meminta badan penyelenggara akademi untuk mengulang proses

pengangkatan.

(4) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara akademi yang diselengga-

rakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan akademi

yang bersangkutan.

(5) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah di-

angkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertim-

bangan senat akademi.

(6) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertim-

bangan senat akademi dan badan penyeleng-gara akademi.

Pasal 92

(1) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun.

(2) Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan ke-

tentuantidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 93

(1) Senat akademi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di

akademi yang bersangkutan.

(2) Senat akademi mempunyai tugas pokok :

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademi;

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan

serta kepribadian sivitas akademik;

c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademi;

d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja akademi yang diajukan oleh pimpinan

akademi;

e. menilai pertanggungjawaban pimpinan akademi atas pelaksanaan

kebijakan yang ditetapkan;

f. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan akademi yang

bersangkutan;

g. memberikan pertimbangan pada penyelenggara akademi berkenaan

dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direk-

tur akademi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik

di atas lektor; dan

h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(3) Senat akademi terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua

jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat

akademi.

(4) Senat akademi dipimpin oleh Direktur, dibantu oleh Sekretaris senat

akademi yang dipilih dari para anggota senat akademi.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya senat akademi dapat membentuk komisi –

komisi yang beranggotakan anggota senat akademi dan apabila di –

anggap perlu ditambah anggota lain.

(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat akademi diatur

dalam statuta akademi yang bersangkutan.

(7) Jabaran statuta akademi ke dalam rincian tugas unit dan uraian

jabatan di semua jenjang struktur organisasi akademi ditetapkan

oleh senat akademi.

Pasal 94

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan

pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

(3) Jurusan terdiri atas :

a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;

b. unsur pelaksana : para dosen.

(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur.

(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)

tahun dan dapat diangkat kembali.

(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan

pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio di-

angkat dan diberhentikan oleh Direktur, setelah mendapat pertim-

bangan senat akademi.

Pasal 95

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

Pasal 96

(1) Penyelenggara program Studi dipimpin oleh Ketua program studi atau

Ketua jurusan.

(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan

pelaksana akademik yang membawahinya.

(3) Ketua program studi diangkat oleh Direktur atas usul pimpinan

satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

(4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali.

Pasal 97

(1) Unsur pelaksana administrasi pada akademi terdiri atas Bagian

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Bagian Administrasi

Umum.

(2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

pimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab

kepada Direktur.

Pasal 98

(1) Unsur penunjang pada akademi yang disebut Unit Pelaksana Teknis

terdiri atas perpustakaan, laboratorium dan unsur penunjang lain

yang diperlukan untuk penyelenggaraan akademi.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada

Direktur.

Pasal 99

Pokok-pokok Organisasi akademi di lingkungan Departemen Pertahanan

Keamanan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagian Keenam

Organisasi masing-masing Perguruan Tinggi

Pasal 100

(1) Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja setiap

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dalam

statuta perguruan tinggi bersangkutan yang ditetapkanoleh Menteri,

atau Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul

senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

(2) Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perguruan

tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dalam statuta

perguruan tinggi bersangkutan yang ditetapkan oleh badan penyeleng-

gara perguruan tinggi atas usul senat perguruan tinggi yang ber –

sangkutan dengan berpedoman pada ketentuan dalam BAB VIII.

BAB IX

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 101

(1) Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan

tenaga penunjang akademik.

(2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya

diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama

mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.

(4) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai

tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada pergu –

ruan tinggi yang bersangkutan.

(6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada per-

guruan tinggi selama jangka waktu tertentu.

Pasal 102

(1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten

ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan

akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 103

Seseorang hanya dapat diangkat menjadi guru besar atau profesor di

lingkungan universitas, institut, atau sekolah tinggi.

Pasal 104

(1) Syarat untuk menjadi dosen adalah :

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;

d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;

e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan

bangsa dan negara.

(2) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada

ayat (1) adalah :

a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor;

b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh

persetujuan dari senat universitas/institut/sekolah tinggi yang

bersangkutan.

(4) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan perguruan

tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat universitas/

institut/sekolah tinggi yang bersangkutan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 105

Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang

bersangkutan melaksanakan tugas dosen di perguruan tinggi.

Pasal 106

(1) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat

kembali menjadi guru besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan

istimewa, dengan sebutan guru besar emeritus.

(2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur

oleh Menteri.

Pasal 107

(1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di

bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan

teknisi sumber belajar.

(2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang

akademik diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan ber –

pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 108

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus :

a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah;

b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh perguruan tinggi

yang bersangkutan.

(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi

persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.

(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur untuk

menjadi mahasiswa diatur oleh senat perguruan tinggi.

(4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada

ayat(2), diatur oleh Menteri.

Pasal 109

(1) Mahasiswa mempunyai hak :

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk

menuntut dan mengkajiilmu sesuai dengan norma dan susila yang

berlaku dalam lingkungan akademik;

b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik

sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;

c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran

proses belajar;

d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas

program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;

e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi

yang diikutinya serta hasil belajarnya;

f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan

sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan per-

undang-undangan yang berlaku;

h. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/

organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejah-

teraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;

i. pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana

memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi

atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila mana daya

tampung pergururan tinggi atau program yang bersangkutan

memungkinkan;

j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi

yang bersangkutan;

k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 110

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan

tinggi yang bersangkutan;

b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan,

ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan;

c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi

mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan

peraturan yang berlaku;

d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;

e. menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang ber –

sangkutan;

f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 111

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat,

kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan

pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diseleng-garakan dari,

oleh dan untuk mahasiswa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur

oleh Menteri.

Pasal 112

(1) Alumni perguruan tinggi adalah seseorang yang tamat pendidikan di

perguruan tinggi yang bersangkutan

(2) Alumni perguruan tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang

bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang ber-

sangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan

tinggi.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 113

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang

berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang

berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang

berasal masyarakat dan pihak luar negeri yang diluar penggunaan

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan ketentuan

yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat

perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Tata cara pendayagunaansarana dan prasarana untuk memperoleh dana

guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, di

atur pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan persetujuan

senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 114

(1) Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah,

masyarakat dan pihak luar negeri.

(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk

anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan

tinggi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;

c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi

perguruan tinggi;

d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan

pendidikan tinggi;

e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau

lembaga non-Pemerintah; dan

f. penerimaan dari masyarakat lainnya.

(4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar

negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-

laku.

(5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan

atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

Pasal 115

(1) Otonomi dalam bidang keuangan bagi perguruan tinggi yang diseleng-

garakan Pemerintah mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan

dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat.

(2) Perguruan tinggi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan

peraturan tata-buku yang berlaku.

(3) Pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh

Pemerintah diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta

pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh

masyarakat ditentukan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi

berdasarkan statuta perguruan tinggi dimaksud.

Pasal 116

(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, setelah disetujui oleh senat

perguruan tinggi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur melalui

Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain kepada

Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan

Belanja perguruan tinggi.

(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang dise-

lenggarakanoleh masyarakat setelah disetujui oleh senat perguruan

tinggi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada badan penyeleng-

gara perguruan tinggi yang diseleng-garakan oleh masyarakat yang

bersangkutan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja

perguruan tinggi.

Pasal 117

(1) Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan peng-

alokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh

senat perguruan tinggi usulan ini diajukan oleh Rektor/Ketua/Direk-

tur melalui Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah

lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.

(2) Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat

menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan peng-

alokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh

senat perguruan tinggi usulan ini diajukan Rektor/Ketua/Direktur

kepada badan penyelenggara perguruan tinggi yang diselenggarakan

oleh masyarakat yang bersangkutan untuk disahkan.

BAB XIII

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 118

(1) Pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik

perguruan tinggi didasarkan atas usulan yang meliputi :

a. rencana induk pengembangan;

b. kurikulum;

c. tenaga kependidikan;

d. calon mahasiswa;

e. sumber pembiayaan;

f. sarana dan prasarana;

g. penyelenggara perguruan tinggi.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

oleh Menteri.

Pasal 119

(1) Pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat

selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelengga-

ranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.

(2) Pendirian perguruan tinggi kedinasan selain memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, harus pula memenuhi

persyaratan :

a. melaksanakan pendidikan tenaga yang dibutuhkan departemen lain

atau lembaga Pemerintah lain yang tidak dapat dipenuhi oleh

satuan pendidikan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan baik dalam jumlah maupun kualifikasi;

b. memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi

kurikulum dan penerimaan mahasiswa yang dikaitkan dengan penem-

patan lulusannya pada departemen lain atau lembaga pemerintah

lain yang bersangkutan;

c. mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 120

Persyaratan pendirian perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan jarak jauh diatur oleh Menteri.

Pasal 121

Tata cara pendirian perguruan tinggi diatur oleh Menteri.

Pasal 122

(1) Pendirian universitas, institut, dan sekolah tinggi yang diseleng-

garakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas

usul yang diajukan oleh Menteri.

(2) Pendirian akademi dan politeknik yang diselenggarakan oleh Peme –

rintah ditetapkan oleh Menteri, Menteri lain atau Pimpinan Lembaga

Pemerintah lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

Menteri Keuangan.

Pasal 123

(1) Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang telah

mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri dapat ditetapkan

status hukumnya menjadi Badan Hukum yang mandiri.

(2) Ketentuan-ketentuan mengenai Badan Hukum sebagaimana disebut pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 124

Pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi yang diselenggarakan

oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan badan penyelenggara perguruan

tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, atau Menteri

lain setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Pasal 125

Perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dapat mendirikan

perguruan tinggi baru di Indonesia melalui patungan dengan mitra kerja

Indonesia, dengan mengikuti sistem pendidikan serta syarat dan tata

cara pendirian yang berlaku bagi pendidikan tinggi Indonesia.

Pasal 126

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat dan tata cara pendirian

perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak

dibenarkan memberikan gelar akademik dan/atau sebutan profesional.

Pasal 127

Menteri dapat menutup perguruan tinggi yang :

1. tidak memenuhi syarat dan tata cara pendirian perguruan tinggi yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

2. memberikan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi asing yang tidak

memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 128

(1) Menteri menetapkan Tata cara pengawasan mutu dan efesiensi semua

perguruan tinggi.

(2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan keterkaitan antara

tujuan, masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggungjawab

institusional perguruan tinggi masing-masing.

(3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

badan akreditasi yang mandiri.

(4) Menteri menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap perguruan

tinggi berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efesiensi.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

BAB XV

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 129

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat men –

jalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga

lain baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :

a. kontrak manajemen;

b. program kembaran;

c. program pemindahan kredit;

d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan

kegiatan akademik;

e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan

akademik;

f. penerbitan bersama karya ilmiah;

g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan

h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan

program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri se –

bagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang

program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi

di negaranya.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus

berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga

lain di luar negeri diatur oleh Menteri.

Pasal 130

Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi perguruan tinggi dapat

memberi bantuan kepada perguruan tinggi lain.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai

pendidikan tinggi yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan

Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan

belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3765), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni

1999

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR115

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang – undangan II

Plt

Edy Sudibyo

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 1999

TENTANG

PENDIDIKAN TINGGI

UMUM

Perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat penyelenggaraan dan

pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan

dan pengembangan ilmu pengetahuan,teknologi dan/atau kesenian

sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur,

masyarakat berpendidikan yang gemar belajar dan mengabdi

kepada masyarakat serta melaksanakan penelitian yang

menghasilkan manfaat yang meningkatkan mutu kehidupan

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan tinggi

merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan

untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat

yang memiliki kemampuan akademik dan/atau

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Berkenaan dengan hal-hal itu, Peraturan Pemerintah ini dibuat

untuk mengatur :

1. syarat-syarat dan Tata cara pendirian;

2. struktur perguruan tinggi;

3. penyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas

pendidikan akademik dan pendidikan profesional;

4. bentuk-bentuk satuan pendidikan tinggi yang terdiri

atas universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik,

dan akademi;

5. jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan Tata cara

pemberian perlindungan dan penggunaannya;

6. syarat-syarat dan Tata cara pengangkatan termasuk

penggunaan sebutan guru besar atau profesor;

7. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi

keilmuan dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi;

8. hak dan kewajiban mahasiswa;

9. pembiayaan;

10. pengawasan dan akreditasi; dan

11. kerjasama antar perguruan tinggi.

Sebagai suatu sistem tersendiri, meskipun merupakan bagian

dari sistem pendidikan nasional yang cakupannya jauh lebih

luas, pendidikan tinggi di Indonesia harus merupakan sistem

yang dengan mudah dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara yang senantiasa

mengalami perkembangan,terlebih lagi sebagai perwujudan

pembangunan nasional.

Sistem pendidikan tinggi juga diharapkan merupakan suatu

sistem yang memudahkan seseorang menuntut pendidikan tinggi

sesuai dengan bakat,minat dan tujuannya, meskipun dengan

tetap mempertahankan persyaratan-persyaratan program studi

yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan tinggi ini

dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan disini adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan

manusia terdidik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Ayat (3)

Sebagai kegiatan ilmiah, setiap telaah dilakukan dalam sesuatu

paradigma tertentu yang berdampak pada penetapan permasalahan

yang dianggap signifikan serta metodologi yang sesuai yang

harus digunakan dalam menemukan jawaban dan/atau

pemecahannya.Penelitiandalam ilmu-ilmu alamiah menggunakan

kaidah yang berbeda dari penelitian dalam matematika;

penelitian ilmu sosial yang menggunakan pendekatan

behavioristik menggunakan pendekatan yang berbeda dari

penelitian ilmu sosial yang menggunakan pendekatan

fenomenologik;dan seterusnya.

Ayat (4)

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan

sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pengabdian kepada

masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan

pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pendidikan dengan cara tatap muka merupakan pendidikan yang

dilaksanakan dengan mengutamakan komunikasi langsung antara

dosen dan mahasiswa, termasuk penggunaan berbagai jenis

metoda belajar mengajar.

Pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan yang dilaksanakan

dengan mengutamakan penggunaan berbagai sarana komunikasi

dalam penyampaian bahan pengajaran termasuk penggunaan

berbagai jeni metoda belajar mengajar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus

adalah program-program studi yang dalam pelaksanaan tidak

harus terkait satu dengan lainnya, sehingga pada satu

politeknik, misalnya, dimungkinkan penyelenggaraan program

studi dalam ilmu tehnik dan tata niaga, dua program yang

berbeda sama sekali.Pengetahuan khusus merupakan sebagian

dari suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari

secara khusus namun sebagai satu keseluruhan. Kemampuan

penguasaan ilmu danketerampilan dalam bidang khusus ini

secara nyata diperlukan di masyarakat.Contoh adalah

pengerjaan logam sebagai bidang pengetahuan dari ilmu

teknik mesin.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Program pendidikan yang diselenggarak pada institut terkait

atau sangat dekat berhubungan dengan program-program

pendidikan yang lain.Oleh sebab itu, program-program

pendidikan yang diselenggarakan merupakan satu kelompok

atau adalah sejenis.

Ayat (6)

Program-program studi yang diselenggarakan pada Universitas

dapat berupa berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau kesenian yang dalam penyelenggaraannya belum tentu

terkait satu dengan yang

lain atau erat berhubungan satu dengan yang lain.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar sejauh

diperlukan dimungkinkan sampai dengan 100 (seratus) persen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sejauh diperlukan dapat diselenggarakankegiatan semester

“pendek” diantara 2 (dua) semester “reguler” yang ekivalen

dengan semester “reguler” sesuai dengan pengertian satuan

kredit semester (sks).

Dalam setiap semester “reguler” 1 (satu) sks sama dengan

beban studi setiap minggu berupa 1 (satu) jam tatap muka,

1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) jam

kegiatan mandiri untuk kurunwaktu 16(enam belas) minggu

efektif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan

pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga

pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan

dinyatakan dalam satuan kredit semester.Banyaknya satuan kredit

semester yang diberikan untuk mata kuliah, atau kegiatan

proses belajar-mengajar lainnya,adalah besarnya pengakuan

atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik

yang bersangkutan. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas

yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar,praktikum,

kerja lapangan, penulisan skripsi, tesis dan sebagainya.

Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya

kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi juga kegiatan

yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara

mandiri.

Sistem kredit semester diterapkan agar memungkinkan

perguruan tinggi melaksanakan penyajian program studi yang

beraneka ragam dan luwes, serta agar dapat memberi kesempatan

yang lebih luas kepada mahasiswa

untuk memilih dan melaksanakan program studi, sesuai dengan

kemampuan dan kesempatan yang dipunyai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Sesuai dengan hakekat dan misinya, pada dasarnya program

pendidikan formal termasuk pada jenjang pendidikan tinggi,

seyogyanya memupuk kemampuan dan kemauan peserta didik

untuk belajar sepanjang hayat,baik dilihat dari sisi

penerapan keahlian maupun dari segi peran sertanya sebagai

individu warga masyarakat.

Ayat (2)

Kuliah merupakan proses belajar mengajar yang dapat meliputi

komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum,

penyelenggaraan percobaan(eksperimen), dan pemberian tugas

akademik lain.

Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis

mempelajari pertemuan ilmiah yang dengan sistematis

mempelajari suatu topik khusus dibawah pimpinan seorang

yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.Simposium

merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang

menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda

tetapi saling berkaitan tentang satu masalah.

Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang

dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok

hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah

dipersiapkan sebelumnya.

Lokakarya merupakan keterampilan yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuann dan keterampilan peserta dengan

menggunakan berbagai jenis metoda pertemuan ilmiah.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan

akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas

dasar kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi.

Ayat (2)

Kurikulum yang berlaku secara nasional adalah rambu-rambu

untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program

studi yang ditempuh.

Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai

dengan program studi yang ditempuh merupakan patokan

proporsi terhadap kategori kelompok matakuliah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Masa studi yang diatur oleh Menteri adalah masa studi untuk

merencanakan kurikulum suatu program studi. Perguruan

tinggi dapat menentukan masa maksimum yang diperbolehkan

untuk menyelesaikan suatu program studi.

Bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi dapat

menyelesaikan dalam waktu kurang dari masa studi yang

ditetapkan.

Pasal 15

Ayat (1)

Selain memperhatikan hasil ujian, penilaian keberhasilan

belajar mahasiswa dapat juga didasarkan atas penilaian

pelaksanaan tugas seperti keikutsertaan dalam seminar,

penulisan makalah, praktikum, pembuatan laporan, pembuatan

rancangan atau tugas lain serta hasil

pengamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) ini berlaku

bagi Program Sarjana maupun Program Diploma IV.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam pengertian ilmu pengetahuan, tercakup pula ilmu

pengetahuan tentang kesenian dan dalam pengertian

teknologi mencakup pula teknologi yang diterapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam pertemuan

ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi

panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan

akademik dan/atau profesional.Kebebasan mimbar akademik

dapat dilaksanakan di luar perguruan tinggi sepanjang

tempat tersebut dapat dianggap bagian sementara dari

perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Gelar Doktor Kehormatan atau yang disebut dalam bahasa

asingnya Doktor Honoris Causa dapat diberikan kepada

seseorang baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara

Asing yang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan,

teknologi, kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Tidak semua unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf

g harus ada, tergantung kepada keperluan atau kebutuhan

perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam upaya membantu memecahkan permasalahan perguruan

tinggi, Dewan Penyantun diharapkan berperan aktif baik

sendiri maupun dengan menggerakkan atau mengerahkan

sumber daya masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada dasarnya Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu

Direktur berjumlah 3 (tiga) orang sesuai dengan bidang

kegiatan Akademik, Administrasi Umum, dan Kemahasiswaan.

Perguruan tinggi dapat mengangkat Pembantu Rektor/Pembantu

Ketua/Pembantu Direktur yang jumlahnya sesuai dengan

kebutuhan atas persetujuan senat perguruan tinggi.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan

kecakapan serta kepribadian anggota sivitas

akademika mencakup pula kriteria akademik untuk

menetapkan kelulusan dari suatu program studi dan

pemutusan studi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Masing-masing perguruan tinggi menetapkan cara pemilihan

wakil dosen serta dimungkinkan menambah anggota senat dari

unsur-unsur lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam hal tidak ada kesepakatan dalam rapat senat perguruan

tinggi, pimpinan perguruan tinggi menyampaikan permasalahan

yang bersangkutan kepada Menteri untuk memperoleh keputusan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pada Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan

dalam bidang ilmu tertentu dapat dibentuk bagian sebagai

unsur pelaksana akademik yang berfungsi dan memiliki

struktur seperti jurusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengelolaan laboratorium/studio dapat menjadi tanggungjawab jurusan,

fakultas, atau perguruan tinggi.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pada dasarnya Pembantu Rektor berjumlah 3 (tiga) orang sesuai

dengan bidangnya yaitu bidang Akademik, bidang Administrasi

Umum,dan bidang Kemahasiswaan. Namun demikian, sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan dari Universitas/Institut yang

bersangkutan dapat diangkat Pembantu Rektor kurang atau lebih

dari 3 (tiga) orang.

Dalam hal jumlah Pembantu Rektor kurang atau melebihi 3 (tiga)

orang,fungsi bidang Akademik, Administrasi Umum, dan

Kemahasiswaan tetap harus ada dan dilaksanakan atas persetujuan

senat Universitas/Institut yang bersangkutan.

Pengertian di atas berlakupula untuk:

a. Jumlah Pembantu Ketua Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60;

b. Jumlah Pembantu Direktur Politeknik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ; dan

c. Jumlah Pembantu Direktur Akademi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembinaan mahasiswa yang dimaksud pada ayat ini antara lain

meliputi upaya peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat,

dan kegemaran mahasiswa.Kesejahteraan mahasiswa yang

dimaksud pada ayat ini

antara lain meliputi asrama, koperasi mahasisw kredit

mahasiswa pada Bank, pelayanan kesehatan, pelayanan minat

dan bakat mahasiswa dalambidang kesenian dan olahraga.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pada dasarnya Pembantu Dekan berjumlah 3 (tiga) orang

sesuai dengan bidang kegiatan Akademik, Administrasi Umum

dan Kemahasiswaan.

Perguruan tinggi dapat mengangkat Pembantu Dekan yang

jumlahnya sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Dalam hal tidak adanya Direktur Program Pasca Sarjana,

tugas dan fungsi sebagaimana disebut pada ayat (5) dan

(6) dilaksanakan oleh Pembantu Rektor yang membidangi

kegiatan bidang akademik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Lintas jurusan berarti bukan merupakan kelanjutan dari program

sarjana dalam jurusan tertentu dan/atau menggunakan sumber

daya dari beberapa jurusan.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Organisasi biro pada universitas/institut dapat disesuaikan

dengan keperluan dan kemampuan universitas/institut yang

bersangkutan.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Organisasi sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat

dapat disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan sekolah

tinggi yang bersangkutan.

Pasal 60

Lihat Penjelasan Pasal 36

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Dalam hal tidak diangkat seorang Direktur Program Pasca

Sarjana,tugas dan fungsi sebagaimana disebut pada ayat (5)

dan ayat (6) dilaksanakan oleh Pembantu Ketua yang

membidangi kegiatan bidang akademik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Organisasi politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat

dapat disesuaikan berdasarkan keperluan dan kemampuan

politeknik yang bersangkutan.

Pasal 75

Lihat Penjelasan Pasal 36

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Seorang dosen yang memangku jabatan guru besar yang diminta

mengajar politeknik juga menjadi anggota senat politeknik

tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Organisasi akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat

disesuaikan berdasarkan keperluan dan kemampuan akademi yang

bersangkutan.

Pasal 88

Lihat penjelasan Pasal 36

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang membawahinya

adalah untuk:

a) universitas/institut adalah Fakultas

b) Sekolah tinggi/Politeknik/Akademik adalah lembaga

pendidikan itu sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah dapat memberi bantuan kepada perguruan tinggi

yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dosen

tetap yang dikerjakan pada perguruan tinggi yang

bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dosen tamu dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar

negeri.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengangkatan pada jabatan akademik diatur dengan sistem

kredit yang dikumpulkan atas kegiatan yang telah dilakukan

oleh dosen dalam menjalankan tugasnya.Besarnya angka kredit

yang diberikan atas suatu jenis kegiatan serta jumlah

minimal angka kredit bagi suatu jabatan akademik ditentukan

oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan

aparatur negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

menetapkan tata cara penilaian angka kreditabatan akademik

dosen.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain

atau lembaga Pemerintah lain mengusulkan pengangkatan guru

besar melalui Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah

lain yang bersangkutan kepada Menteri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini adalah baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kontrak kerja yang dimaksud meliputi kegiatan

penelitian, konsultasi, pelatihan, dan lain-lain

kegiatan yang berhubungan dengan peran dan fungsi

perguruan tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau

jasa sebagai hasil kegiatan yang berhubungan dengan

peran fungsi perguruan tinggi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tidak mencari keuntungan adalah usaha

yang semata-mata diselenggarakan untuk kelancaran

pelaksanaan dan

pengembangan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peran

dan fungsi perguruan tinggi.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mutu terdiri dari efektifitas, efisiensi, produktifitas,

akuntabilitas, suasana akademik, dan ketahanan sistem.

Ayat (3)

Kemandirian Badan Akreditasi menjadi dasar dalam

pelaksanaan tugasnya walaupun memperoleh dukungan sumber

daya dari pihak lain termasuk Pemerintah.

Ayat (4)

Langkah pembinaan terhadap perguruan tinggi dapat

berbentuk :

a. Peningkatan bantuan penyediaan sumber daya;

b. Pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumber

daya bagi program-program tertentu;

c. Penghentian pelaksanaan program-program tertentu;

d. Penangguhan untuk sementara otonomi pengelolaan

perguruan tinggi yang bersangkutan;

e. Langkah pembinaan lainnya yang dipandang perlu.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3859

Entry filed under: Perundang-undangan. Tags: .

GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI Tugas perkuliahan Jeni3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


November 2008
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d bloggers like this: